Pembangunan Sekolah Baru di Sumut Bakal Ditangani Tarukim

MEDAN - Efektivitas dan Efisiensi kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdiksu), menjadi salah satu perhatian Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Dia menyebutkan pembangunan unit sekolah baru yang selama ini ditangani Disdiksu, bakal dialihkan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim).

Hal yang mendasari peralihan itu, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah untuk percepatan penyerapan anggaran. Dia menyebutkan hingga triwulan I, penyerapan anggaran semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih rendah, yakni di bawah 10 persen.

"Jadi kita rencanakan untuk pengalihannya kepada Dinas Tarukim," jelas Gatot Pujo Nugroho di sela kunjungannya silaturahimnya kepada unsur pimpinan DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jumat (1/4/2011).

Gatot menyebutkan, rencana pengalihan ini sudah dibicarakannya bersama Kadisdiksu Syaiful Safri dan Kadis Tarukim Khairul Anwar. Walau demikian, dia tidak
merinci apakah tahun ini rencana ini dilaksanakan dan juga tidak merinci apakah penambahan gedung atau rehab masuk dalam rencana peralihan.

Namun yang pasti, sebutnya, banyaknya proyek pembangunan sekolah, menyedot banyak tenaga maupun sumber daya. Kesemuanya ini menurutnya, memerlukan proses birokrasi dan bisa saja menambah beban kerja di Disdiksu. Kesemuanya, lanjutnya, berdampak pada keterlambatan penetapan kepanitiaan dan kuasa pengguna anggaran.

Rencana Gatot tersebut direspon DPRD Sumut. Ketua Komisi E Aduhot Simamora, yang membidangi kesejahteraan sosial termasuk pendidikan, menyatakan tidak menolak. "Pada prinsipnya kami tidak menolak," jelas politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumut itu.

Namun, sebutnya, harus dipastikan bahwa program peralihan itu tidak melanggar ketentuan. Untuk itu, harus ada kajian mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif dan hukum karena kaitannya dengan penyerapan anggaran.

Komisi E sendiri, lanjutnya, berkeinginan agar program pembangunan unit sekolah baru, sebagaimana yang ditampung dalam APBD 2011, secepatnya dilaksanakan. Hal ini mendesak untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. "Kami ingin agar secepatnya tender dilaksanakan untuk segera tereralisasinya pembangunan sekolah baru tersebut," katanya.

Tidak hanya soal pembangunan sekolah baru, lanjutnya, tetapi keseluruhan terkait program pengadaan buku-buku, alat peraga, termasuk pelaksanaan penyaluran dana bos, sertifikasi, program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas, agar juga segera dilaksanakan.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT