Inalum Harus Menjadi Milik RI

MEDAN, Rapat panitia khusus (pansus) Inalum yang dilaksanakan di ruang rapat komisi B DPRD Sumatera Utara, Senin (14/2) menyimpulkan bahwa kepemilikan atas PT Inalum harus bisa diperoleh secara utuh untuk pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disampaikan narasumbe yang hadir pada rapat tersebut, Setiawan yaitu Mantan Direktur Produksi PT Inalum dengan rekannya Hasrul yang juga mantan pejabat di perusahaan tersebut.
"Sejak saya jadi karyawan pun, saya sudah menginginkana agar perusahaan tersebut diambil alih negara," kata Setiawan.

Rapat yang dipimpin ketua pansus, Bustami HS tersebut ditegaskan oleh Setiawan bahwa tujuan tersebut akan dicapai jika seluruh elemen bangsa ini bersatu. "Jika kita ingin mengambil alih sepenuhnya, kita harus kompak. Tentu harus menyamakan persepsi dalam memperjuangkannya," katanya.

Menurut Hasrul, PT Inalum selama ini sengaja dikondisikan pihak pemegang saham yaitu Jepang supaya seolah-olah tidak memberikan kontribusi terhadap negaranya. "Sesungguhnya Inalum memiliki banyak potensi alam yang bisa diperoleh," katanya. Bahkan saat ini, katanya, pihak Jepang sedang mengadakan proposal agar Inalum tetap diperpanjang kontraknya selama 30 tahun ke depan setelah 2013 nanti.

Inti dari proposal itu mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia belum siap untuk mengelola perusahaan tambang tersebut.

Di dalam proposal juga dikatakan bahwa PT Inalum sebenarnya tidak memberikan kontribusi kepada negara Jepang, sehingga pihaknya harus menanam modal yang besar agar tetap beroperasi.
"Langkah-langkah ini dilakukan untuk bisa tetap menguasai perusahaan tersebut," kata Hasrul.

Sedangkan menurut Hasrul sendiri, SDM yang ada saat ini sudah siap untul dimanfaatkan untuk mengelola peusahaan tambang tersebut. Bahkan seluruh elemen telah pada posisi siap.

Kedua narasumber dalam rapat tersebut juga mengingatkan bahwa yang menjadi masalah dalam pengambil alihan PT Inalum menjadi milik RI bukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melainkan pemerintah RI dengan pemerintah Jepang.

Setiawan juga mengingatkan agara penguasaan materi juga disamkan. Agar seluruh persepsi yang sedang dibangun di pansus ataupun yang diajukan ke pemerintah pusat tidak tumpang tindih.

Dari paparan yang disampaikan Hasrul, disimpulkan beberapa item. "Indonesia harus menguasai sepenuhnya dahulu baru integrasi menjadikan indonesia sebagai pusat pengembangan industri dasar strategis berbasis Aluminium di Indonesia bahkan di ASEAN," kata Hasrul.

Beberapa kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan narasumber dalam rapat tersebut adalah, Indonesia mempunyai sumber daya alam bauksit yang berlimpah, Green Coke, potensi tenaga air dan Batubara serta pelebur aluminium berbiaya rendah. Industri aluminium adalah industri dasar strategus yang berbasis sumber daya alam yang mempunyai peran penting dalam revitalisasi industri untuk mendukung pembangunan dan pertahanan nasional serta dapat menjadi penggerak roda perekonomian bangsa.

Aluminium juga merupakan komoditi masa depan yang ramah lingkungan di mana indeks konsumsinya lebih tinggi dari logam lainnya. Indonesia menghabiskan banyak devisa dan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai tambah akibat inpor alumina dan aluminium serta expor bauksit dan green coke.

Maka untuk itu, dirasakan perlu segera dilakukan integrasi antara komoditas bauksit -alumina-aluminium termasuk green coke-calcined petrolium coke akan tercipta nilai tambah yang besar dalam industri aluminium nasional.

Integrasi tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri dasar starategis berbasis aluminium di Indonesia bahkan asean dengan persyaratan pemerintah RI menguasai sepenuhnya PT Inalum, pemerintah mendukung dan mendorong untuk segera direalisasikannya pabrik alumina di Kalimantan Barat, dan pemerintah harus mendukung dan mendorong agar pabrik pengahasil Calcined petroleum coke Dumai dihidupkan kembali.

Setelah pansus melakukan rapat sebanyak duakali, maka pansus juga memutuskan agar pertemuan berikutnya pemerintah kabupaten kota yang terlibat langsung dengan PT inalum diikutkan dalam rapat. Termasuk sepuluh kabupaten/kota yang ada di sekitar danau toba.

Seperti disampaikan kepala badan pembangunan daerah (bappeda) Sumatera Utara, Riadil bahwa baru beberapa waktu ini saja dana corporate Social responsibility (CSR). "Itupun lebih besar biaya publikasi dari dana yang disalurkan ke masyarakat," katanya.

Dalam suasana rapat yang penuh semangat untuk memperjuangkan PT Inalum menjadi milik RI, semua memberikan dukungannya. Berupa saran dan masukan mengalir terus, baik dari pihak DPRD Sumatera Utara maupun birokrat yang tergabung dalam pansus.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

GMT Sitorus Pimpin Partai Golkar Sei Agul Medan Periode 2010-2015

MEDAN, Musyawarah Partai Golkar Tingkat Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat GMT Sitorus terpilih secara aklamasi sebagai ketua untuk Periode 2010-2015. Musyawarah yang diadakan di Kantor Kelurahan Sei Agul Jln Danau Poso, Medan Minggu, (13/2)

Sesuai Tatib dalam rapat musyawarah dipimpin Ir Hasan Situmorang membacakan SK nomor 4/Musra/8/PK/II/2011 bahwa GMT Sitorus layak akan mampu membangun konsolidasi sesuai visi/misi Golkar khususnya ditingkat kelurahan Sei Agul.

Situmorang berkeyakinan GMT Sitorus akan dapat membuat gebrakan partai Golkar yang solid dicintai masyarakat, hingga mampu menghantarkan dan mendukung para caleg, dan Gubernur maupun Presiden di pemilukada mendatang, demikian katanya di dampingi Robert Hutasoit SE, UcokLubis, dan Ainul,

Sementara GMT Sitorus menyampaikan bahwa Partai Golkar tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan dari tiap kelurahan, usai penyerahan jabatan yang diserahkan Ir Hasan Situmorang kepada GMT Sitorus disaksikan Pengurus Golkar Medan Barat, Ketua AMPI Medan Barat Marlius Piliang, dan anggota Golkar Medan Barat maupun Kelurahan lainnya.

Sementara Ketua Golkar Kelurah Sei Agul yang baru GMT Sitorus dalam menyampai amanahnya mengatakan bahwa dia siap. "Siap melaksanakan dan mengemban tugas mati-matian untuk Membangkitkan semangat Konsolidasi bagi Partai Golkar khususnya Kelurahan Medan Barat," katanya.

Selanjutnya GMT Sitorus mengatakan untuk pelaksanaan Pemilukada 2014 nanti target yang akan kita capai sebesar 65 persen suara akan kita galang, demikian katanya.

Dari pengalaman masa lalu Partai Golkar sudah melakukan gebrakan dan garda terdepan membangun republik ini, militansi anggota dan kader Partai Golkar tak perlu diragukan lagi menuju citra yang baik bisa sama-sama bekerja dan bekerjasama membangun kota Medan yang religiud, mandiri menuju metropolitan, siap melaksanakan yang terbaik bagi masyarakat, sebab suara Golkar Suara rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan.

Pengurus terpilih Ketua GMT Sitorus, Sekretaris Trihandayani Br Purba dan Bendahara M Rahim dan menyusul pengurus dari 14 Lingkunganlainnya akan serentak dilantik bersama pengurus Kelurahan Karang Berombak, Silalas, Pulo Brayan, Gelugur Kota, Kesawan dan Sei Agul kata GMT Sitorus.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Korupsi Di Sumut Menjadi Sorotan Masyarakat.

* Tiga kelompok pengunjuk rasa mendatangi DPRD Sumut

MEDAN, ‎​Sebanyak tiga gelombang unjuk rasa mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara di Medan, Senin (14/2).        

Ketiga kelompok pengunjuk rasa pada umumnya mendesak penuntasan kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi di daerah Sumatera Utara. Tuntutan terutama ditujukan untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah kota Medan.     

Massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara, misalnya, meminta DPRD Sumut mendesak aparat penegak hukum agar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di dinas pendidikan sumut.        

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara Bactiar menyebut contoh kasus dugaan penggelembungan dana bantuan khusus untuk murid miskin (BKMM) sebesar Rp 4,725 miliar.        

Massa yang berjumlah sekitar dua puluhan orang juga menyoroti sejumlah proyek pelatihan guru yang diduga fiktif.        

"Juga ada sejumlah kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial (Dinsos) Sumut seperti indikasi korupsi sebesar Rp 800 juta dalam proyek renovasi mushalla Dinsos Sumut, pemotongan uang makan serta dugaan korupsi bantuan banjir bandang pada 2009 di Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp 2 miliar," katanya.        

Sebelumnya, massa yang menamakan diri Central Study Indonesia Maju meminta DPRD Sumut mengawasi proses penuntasan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Sumut.        

Central Study Indonesia Maju menduga ada indikasi korupsi dalam pembangunan Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional I dengan pagu sebesar Rp1,056 miliar yang berasal dari dana APBN.        

"Ada indikasi 'mark up' dalam pembangunan BPPNFI Regional I, disamping tidak dikerjakan sesuai bestek dan proses tendernya tidak sesuai ketentuan Keppres 80/2003," kata koordinator Central Study Indonesia Maju Asril Siregar.        

Sementara massa yang menamakan diri FoRSU-NGO Komando dalam pernyataan sikapnya mendesak penuntasan kasus permainan izin bangunan di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan.        

Mereka juga mendesak penuntasan penyelidikan kasus kebakaran Pasar Sukaramai serta dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kios sementara di pasar tradisional itu.        

"Kami meminta instansi hukum menuntaskan kasus-kasus tersebut dan DPRD Sumut harus mengawasinya," kata koordinator aksi FoRSU-NGO Komando Dinar S.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT