Boy Friend Jadi Masalah TKI

MEDAN - Hingga saat ini mekanisme perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum ada. TKI dijamin dengan adanya asuransi.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Farhan Wahid di Medan, Sabtu (9/4) didampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba.

Menurutnya untuk mengurangi masalah terkait TKI yang diberangkatkan ke luar negeri bisa diminimalisir dengan langkah-langkah yang sebenarnya sangat konvensional. Langkah-langkah dimaksud berupa mengenalkan calon majikan dengan sicalon TKI. "Itu akan sangat baik," katanya. Hal itu menurutnya sangat efektif, serta adanya pendekatan secara emosional kedua belah pihak.

Ia berpesan agar seluruh TKI yang berangkat agar tetap menjaga nama baik negaranya. Untuk itu, keberangkatan yang prosedural akan sangat membantu memperbaiki nama baik negara. "Karena keberadaan TKI di sana, akan menggambarkan nama baik negara kita," kata Farhan.

Farhan juga menginformasikan cara menilai perusahaan jasa pengiriman TKI. Diantaranya adalah, melihat apakah ada asuransi ketenaga kerjaan dari perusahaan terkait. "Pokoknya dalam proseduralnya harus ada asuransi perlindungan TKI dan kerja sama dengan konjen atau embarkasi negara tujuan kerja," kata Farhan.

Kedisiplinan seorang TKI akan membawanya kepada kesuksesan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Diharapkan TKI yang hendak berangkat, harus benar-benar berniat bekerja. Bukan hanya karena tergiur dengan iming-iming yang dibeberkan banyak orang.

Sekitar seratus orang TKI yang akan diberangkatkan PT Mutiara Karya Mitra mengikuti pengarahan dari wakil Ketua MPR RI itu. Mereka akan diberangkatkan Rabu (13/4) nanti. Dan tujuannya adalah Malaysia.

Sedangkan Parlindungan Purba mengatakan bahwa yang menjadi masalah besar TKI adalah permasalahan sosial. "Terkait perilaku yang berkaitan dengan disiplin. Perjanjian kontrak mengatur segala sesuatu kedisiplinan, dan jika dilanggar tentu akan berakibat fatal," katanya.

Masalah sosial lainnya adalah masalah "boy friend". Masalah yang sangat sulit dihindari adalahpergaulan bebas, meski diberikan jam kerja tujuh jam ditambah over time jika diperukan, tetap saja masalah pergaulan bebas menjadi maslah. "Makanya sebelum diberangkatkan, mereka kita push agar disiplin," kata Parlin.(Afr)

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Soal Video Porno, PKS Sumut Serahkan Ke DPP

MEDAN - Sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut, mengatakan menyerahkan pertimbangan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Islam tersebut terkait kasus yang menimpa Arifianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sigit Pramono Asri, saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu (9/4).

"Kita sudah ada bidangnya masing-masing, dan masalah itu adalah tanggungjawab DPP," katanya.

Ia tidak mau memberi komentar terlalu jauh mengenai peristiwa yang diabadikan wartawan Media Indonesia tersebut.

Aktivitas di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara di jalan Kenanga Raya no 51 terlihat tidak ada gangguan. Pengurus terlihat aktif, keluar masuk kantor berpagar besi tersebut.

Saat dikunjungi tribun-medan.com, Ketua DPW M Hafez tidak berada di kantor sekitar pukul 16.00.(Afr)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

Jamkesmas Hanya Bisa Berhasil Jika Berlakukan Identitas Tunggal

MEDAN, ‎​Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) di Indonesia masih sulit dilakukan secara merata. Belum adanya sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal menjadi kendala utama dalam peningkatan pelayanan jamkesmas.

Seperti diutarakan Wakil Ketua MPR RI, Dr Farhan Hamid ada dua kendala dalam penerapan Jamkesmas di Indonesia. Yaitu belum terbentuknya UU tentang penetapan badan anggaran sosial, dan belum adanya NIK tunggal sehingga bisa terjadi double counting. "Undang-undangnya saat ini sedang di bahas dengan meibatkan 8 menteri tapi ada yang belum siap melakukan pembahasan dengan DPR RI nampaknya," kata Farhan di Medan, Sabtu (9/4).

Terkait NIK, kata Farhan, ke depan akan didorong melalui Menteri Dalam Negeri (mendagri) ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar diberlakukan NIK tunggal secara online. "Jika ini sudah diberlakukan, maka sistem pelayanan akan bisa ditingkatkan. Melalui scaning sidik jari misalnya, akan keluar identitas seperti yang terdaftar. Pemalsuan identitas akan mudah terdeteksi," katanya.

Sebab, kata Farhan, tidak ada jalan lain pemberlakuan NIK tunggal adalah jalan satu-satunya. "Beberapa negara maju yang menjadi referensi seperti Skandinafia dan beberapa negara lain, telebih dahulu memberlakukan identitas tunggal," katanya. Sehingga dengan kebijakan tersebut, bahkan ada yang memberikan pendidikan gratis hingga jenjang S2.

Terkait anggaran kesehatan, saat ini cukup besar. Dan jenis jaminan kesehatanya juga beragam mulai Jamkesmas, obat-obat gratis, ada juga program keluarga harapan melalui departemen sosial, dan berbagai kebijakan lainnya.

Security juga akan lebih terjamin jika diberlakukan sitem identitas tunggal. Negara maju yang sudah memulai dari hal tersebut telah berhasil memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Namun, menurut Farhan Indonesia belum siap untuk melakukan hal tersebut jika melihat kondisi saat ini. "Meski negara kita belum bisa cepat, kita juga tidak boleh terlalu lambat," katanya. Diakuinya banyak aspek yang harus diperhatikan dalam memberlakukan NIK tunggal. Juga diperlambat oleh koordinasi untuk mengimplementasikan antara pihak yang bertanggungjawab belum bertemu. Sehingga aspek-aspek yang berkaitan jadi pertimbangan dalam pelaksanaanya. Aspek kesehatan akanberkaitan dengan NPWP, imigrasi dengan no paspor dan sebagainya.

Pendataan jamkesmas sering terkendala sejak desentrasliasi pada otonomi daerah. Kapasitas orang yang bekerja sebagai kepala satuan perangkat daerah (SKPD) memiliki kelemahan-kelemahan, termasuk dalam penguasaan IT. "Itu menjadi problem besar. Tapi kita tidak boleh menyalahkan semuanya," kata Farhan.

Farhan menghimbau kepada masyarakat ke depan agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Misalnya di Bali ada dua kabupaten yang bagus dan di beberapa daerah lain juga ada pemerintahan yang bagus. "Tentu dengan cara memilih pemimpin yang cerdas," katanya.

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan bahwa saat ini pemahaman masyarakat tentang Jamkesmas itu masih lemah. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi tentang program-program pelayanan masyarakat.

Sedangkan terkait masalah rumahsakit yang tidak melayani Jamkesmas bisa jadi dimungkinkan rumah sakit bersangkutan tidak ada perjanjian dengan pemerintah. "Kalau tidak ada perjanjian, ya tidak dilayani," katanya.

Namun ada masalah lain yang mungkin bisa terjadi, yaitu keterlambatan pembayaran. "Tapi jika hanya terlambat sampai dua bulan, itu sudah ada perjanjiannya," kata Parlin.#*#
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT