Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon Dipertanyakan.
MEDAN, Terpilihnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Ramses Simblon sejak awal sudah menimbulkan suara sumbang. Itu dikarenakan Ramses merupakan kader ‘buangan’ dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Gerindra Sumut. Diketahui pembangkangan Ramses terhadap kebijakan garis partai PDIP, membuatnya didepak dari pengurusan banteng Sumut. Persoalan itu membuat Ramses mencari ‘perahu’ baru untuk mengayuh ambisi politiknya. Belakangan, Ramses mendapat posisi strategis menjadi Ketua DPD Gerindra Sumut.
"Belum setahun menjabat Ramses berulah," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Labuhanbatu Dedy Arfan Sinaga S.Sos didampingi Lassinur Sidabutar Ketua DPC Gerinda Kabupaten Samosir, kepada wartawan di Merdeka Walk, Medan, Rabu (8/12).
"Sejak terpilih, Ramses menyusun kepengurusan yang mengakomodir orang-orang ‘buangan’ dari PDIP Sumut. Lima jabatan stretegis di partai Gerindra Sumut yakni, Sekretaris, Bendara, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Organisasi Pemenangan pemilu (OPP) merupakan gerbong eks PDIP buangan yang dibawa Ramses,"kata Dedy.
Dijelaskannya, semua jabatan strategis yang diberikan Ramses itu bukan dikarenakan kapabalitas dan integritas, namun hanya faktor kedekatan dengan Ramses Simbolon.
"Buruknya lagi, semua orang-orang itu bukan merupakan kader militan yang ikut berjuang membesarkan Gerindra, hingga memiliki fraksi di DPR RI dan DPRD se-Sumut," kata Dedy. Menurutnya, Ramses belakangan terkesan ‘memeras’ DPC se-Sumut dengan dalih menyeleksi pimpinan Ketua DPC se-Sumut.
Atas nama konsolidasi organisasi, Ramses menggelar rapat konsolidasi untuk memilih ketua DPC se-Sumut. Ia juga mengatakan, rapat itu dijadikan ajang mencari dana yang dipengurusan sebelumnya tidak pernah terjadi. DPC Gerindra se-Sumut dikenakan biaya berbagai Rp 35 juta per DPC dengan dalih biaya pelantikan. Kemudian, seluruh DPC dipungut biaya Rp 35 juta dikatakan untuk pembangunan balai diklat. Lalu, untuk biaya pengadaan bendera tiga ribu unit DPC diwajibkan membayar Rp 18 juta. Terakhir, pengadaan jaket dan kemeja pengurus semua DPC diharuskan membayar Rp 90 juta.
Menurut Dedi, ketentuan biaya yang diharuskan terhadap DPC Gerindra se-Sumut itu terkesan jadi ajang mencari uang.“Ramses hanya mencari uang dalam partai ini, karena persoalan seperti ini tidak pernah terjadi dipengurusan sebelumnya,” katanya. Dedi menilai, langkah ditempuh Ramses Simbolon dengan membebani biaya kepada semua DPC Gerindra se-Sumut, merupakan akal-akalan untuk mengganti seluruh Ketua DPC Gerindra se-Sumut dengan orang-orangnya. Jika itu yang dimaksudkan Ramses, lanjutnya, maka tindakan itu sama dengan melawan kebijakan partai berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III tentang menunda Musyawarah Nasional (Munas) Gerindra hingga 2015.
Artinya, langkah itu ditempuh DPP agar tidak ada pergantian seluruh pengurus Ketua DPD serta DPC se-Indonesia. Namun DPP menginginkan seluruh DPD dan DPC se-Indonesia merapatkan barisan untuk pemenangan pesta demokrasi 2014 mendatang. Untuk itu, segala tindak-tanduk Ramses tersebut, Dedi berharap, DPP Gerindra Sumut segera meninjau kembali SK pengangkatan Ramses Simblon sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut. Dedy mengkhawatirkan, ditangan Ramses bukan kebesaran Gerindra yang akan diraih, namun kehancuran yang akan didapat.
Di sisi lain Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon mengatakan bahwa partai Gerindra itu memiliki aturan Partai. "Yang berhak memberikan penilaian resmi itu adalah atasan kepada bawahan," katanya kepada Tribun Medan via telepon, Kamis (9/12).
Ia tidak mau mengomentari sebagaimana disampaikan Eddy kemarin. Menurut dia Eddy adalah kader Gerindra yang termasuk jarang menghadiri undangan rapat. Dan untuk itu, Ramses menyampaikan bahwa mekanisme partai ada aturannya. Dia telah resmi diangkat Badan Seleksi Organisasi yang diketuai Hasyim Djojohadikusumo.
Terkait sejumlah dana yang disebutkan Eddy juga tidak bisa dikomentarinya, karena menurut dia kapasitasnya sebagai ketua tidak berurusan dengan uang. "Silahkan ditanya kepada bendahara," katanya.(afr)
"Sejak terpilih, Ramses menyusun kepengurusan yang mengakomodir orang-orang ‘buangan’ dari PDIP Sumut. Lima jabatan stretegis di partai Gerindra Sumut yakni, Sekretaris, Bendara, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Organisasi Pemenangan pemilu (OPP) merupakan gerbong eks PDIP buangan yang dibawa Ramses,"kata Dedy.
Dijelaskannya, semua jabatan strategis yang diberikan Ramses itu bukan dikarenakan kapabalitas dan integritas, namun hanya faktor kedekatan dengan Ramses Simbolon.
"Buruknya lagi, semua orang-orang itu bukan merupakan kader militan yang ikut berjuang membesarkan Gerindra, hingga memiliki fraksi di DPR RI dan DPRD se-Sumut," kata Dedy. Menurutnya, Ramses belakangan terkesan ‘memeras’ DPC se-Sumut dengan dalih menyeleksi pimpinan Ketua DPC se-Sumut.
Atas nama konsolidasi organisasi, Ramses menggelar rapat konsolidasi untuk memilih ketua DPC se-Sumut. Ia juga mengatakan, rapat itu dijadikan ajang mencari dana yang dipengurusan sebelumnya tidak pernah terjadi. DPC Gerindra se-Sumut dikenakan biaya berbagai Rp 35 juta per DPC dengan dalih biaya pelantikan. Kemudian, seluruh DPC dipungut biaya Rp 35 juta dikatakan untuk pembangunan balai diklat. Lalu, untuk biaya pengadaan bendera tiga ribu unit DPC diwajibkan membayar Rp 18 juta. Terakhir, pengadaan jaket dan kemeja pengurus semua DPC diharuskan membayar Rp 90 juta.
Menurut Dedi, ketentuan biaya yang diharuskan terhadap DPC Gerindra se-Sumut itu terkesan jadi ajang mencari uang.“Ramses hanya mencari uang dalam partai ini, karena persoalan seperti ini tidak pernah terjadi dipengurusan sebelumnya,” katanya. Dedi menilai, langkah ditempuh Ramses Simbolon dengan membebani biaya kepada semua DPC Gerindra se-Sumut, merupakan akal-akalan untuk mengganti seluruh Ketua DPC Gerindra se-Sumut dengan orang-orangnya. Jika itu yang dimaksudkan Ramses, lanjutnya, maka tindakan itu sama dengan melawan kebijakan partai berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III tentang menunda Musyawarah Nasional (Munas) Gerindra hingga 2015.
Artinya, langkah itu ditempuh DPP agar tidak ada pergantian seluruh pengurus Ketua DPD serta DPC se-Indonesia. Namun DPP menginginkan seluruh DPD dan DPC se-Indonesia merapatkan barisan untuk pemenangan pesta demokrasi 2014 mendatang. Untuk itu, segala tindak-tanduk Ramses tersebut, Dedi berharap, DPP Gerindra Sumut segera meninjau kembali SK pengangkatan Ramses Simblon sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut. Dedy mengkhawatirkan, ditangan Ramses bukan kebesaran Gerindra yang akan diraih, namun kehancuran yang akan didapat.
Di sisi lain Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon mengatakan bahwa partai Gerindra itu memiliki aturan Partai. "Yang berhak memberikan penilaian resmi itu adalah atasan kepada bawahan," katanya kepada Tribun Medan via telepon, Kamis (9/12).
Ia tidak mau mengomentari sebagaimana disampaikan Eddy kemarin. Menurut dia Eddy adalah kader Gerindra yang termasuk jarang menghadiri undangan rapat. Dan untuk itu, Ramses menyampaikan bahwa mekanisme partai ada aturannya. Dia telah resmi diangkat Badan Seleksi Organisasi yang diketuai Hasyim Djojohadikusumo.
Terkait sejumlah dana yang disebutkan Eddy juga tidak bisa dikomentarinya, karena menurut dia kapasitasnya sebagai ketua tidak berurusan dengan uang. "Silahkan ditanya kepada bendahara," katanya.(afr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar