Tegakkan Pemberantasan Korupsi

Tegakkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN, ‎​Hari Anti Korupsi sedunia, 9 Desember 2010, diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat di Gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut aparat hukum di negeri ini, khususnya Kejati Sumut agar menuntaskan dugaan kasus-kasus korupsi.
Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Kota Medan menyebutkan, dari 64 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejatisu, Kejari dan Poldasu, sekitar 36 diantaranya tidak ditindaklanjuti atau dipeti-eskan.
Dalam pernyataan yang dibacakan Feri Tanjung, AMPP menyatakan banyak juga dugaan kasus korupsi di Sumut yang walaupun hukumannya telah divonis di pengadilan, namun dinilai terlalu ringan alias pilih-pilih "bulu". Hal senada juga disampaikan Sementara itu, Koordinator Aksi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan. Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Aksi, Ficki Padli Pardede mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi di Kota Medan.Di tempat yang sama, LSM Penjara UJ meminta aparat hukum menangkap dan mengadili mantan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan, mantan Sekda Tapanuli Selatan yang saat ini Walikota Medan Rahudman Harahap dan oknum berinisial R walikota Tanjung Balai.
"Mereka terduga memakan uang negara. Mereka adalah pencuri yang seharusnya tidak bebas berkeliaran, akan teteapi diberikan hukuman yang setimpal," kata Ketua Umum LSM Penjara UJ, Usman Jabrik.
Komunitas Mahasiswa Bersama Rakyat (Komentar) menyoroti ketimpangan penegakan hukum. Menurut Komentar, aparat hukum hanya berani menuntaskan kasus-kasus kecil dan sebaliknya enggan untuk kasus-kasus besar.
Vonis 1,5 bulan yang dijatuhkan kepada Mbah Minah hanya karena mencuri kakao seharga Rp 2.000, adalah satu dari sekian banyak kasus kecil yang cepat ditangani aparat hukum. Namun penyelesaian kasus Bank Century yang merugikan negara trilyunan rupiah, menurut Komentar tidak ada akhir penyelesaiannya.
Keseluruhan aksi unjuk rasa itu berlangsung tertib dan dikawal aparat kepolisian ressort kota (Polresta) Medan. Wakil Ketua Komisi A Sonny Firdaus bersama anggota antara lain Syamsul Hilal dan Alamsyah Hamdani menerima para pengunjuk rasa.
Sonny Firdaus mengatakan, pihaknya sependapat terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di Indonesia umumnya dan di Sumut khususnya. Bahkan Sonny mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan masyarakat ini kepada aparat penegak hukum.
Syamsul Hilal menambahkan, pengusutan kasus korupsi di Sumut belum sesuai dengan yang diharapkan. Dia juga meminta para pengunjuk rasa menyampaikan seluruh indikasi kasus korupsi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan intansi terkait.(afr)