PEMBENTUKAN PANSUS PD PERHOTELAN DAPAT DUKUNGAN

PEMBENTUKAN PANSUS PD PERHOTELAN DAPAT DUKUNGAN

MEDAN, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, H Saleh Bangun mengatakan dukungannya atas wacana pembentukan Panitia Khusus Perusahaan Daerah Perhotelan guna mengungkap semua persoalan yang ada di tubuh badan usaha milik daerah itu.    
"Kita dukung pembentukan pansus demi terang benderangnya berbagai persoalan yang ada di PD Perhotelan," kata Saleh Bangun di ruang kerjanya di Medan, Kamis (27/1).   
Usulan pembentukan Pansus DPRD Sumut untuk PD Perhotelan pertama kali disampaikan Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muslim Simbolon, yang kemudian juga mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Hanura Zulkifli Effendi Siregar.    
"Kami akan mendorong pembentukan pansus untuk menginvestigasi persoalan-persoalan yang ada sekaligus mendudukkan aset-aset di PD Perhotelan," kata Muslim Simbolon.    
Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sumut itu menilai ada yang salah dalam manajemen pengelolaan dan pengorganisasian di perusahaan itu. "Ada yang salah dan kesalahan itu tampaknya terletak pada manusianya," katanya.    
Ia mengatakan, cukup banyak hal yang mencurigakan terkait latar belakang aset-aset di BUMD itu.    
"Dirut PD Perhotelan Ruslan Hasyim mengaku banyaknya masalah, tetapi ketika ditanya dia mengelak dan justru menyuruh kita menanyakan langsung kepada Asisten II Ekbang Setdaprov Sumut. Dia memastikan Asisten II Ekbang paling banyak tahu tentang segala persoalan di perusahaan itu," katanya.   

Menurut Saleh Bangun, pihaknya mendukung penuh usulan Fraksi PAN dan Fraksi Hanura DPRD Sumatera Utara tersebut. "Apa yang terjadi di PD Perhotelan memang perlu ditelusuri secara mendalam. Kita akan minta dibahas lagi kelayakan termasuk pembiayaannya, dan kalau layak tentu akan kita pansuskan," katanya.    

Saleh Bangun yang juga koordinator Komisi C DPRD Sumut menegaskan, DPRD tidak hendak mencari-cari kesalahan terkait masalah di PD Perhotelan, melainkan agar BUMD itu menjadi jauh lebih baik ke depan.    

Namun demikian, politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan nota kesepahaman yang dibuat PD Perhotelan dengan PT Cakrawala Dekatama dalam pembangunan Chrystal Square di Medan, terutama menyangkut kesepakatan "share" dimana Pemprov Sumut hanya kebagian 20 persen saja.    

Demikian juga dengan kasus Hotel Grand Angkasa yang dijual ke pihak ketiga sebesar lebih kurang Rp 18 miliar dan hasil penjualan tersebut hanya didepositokan. Sebagian bunga deposito tersebut kemudian dipakai untuk menggaji direksi dan biaya operasional PD Perhotelan.    

"Hingga kini sama sekali tidak ada usaha PD Perhotelan itu. Kini BUMD itu vakum dan direksinya hanya makan gaji buta. Karena itu kita mendukung terbentuknya Pansus DPRD Sumut untuk menindaklanjuti persoalan ini," katanya.