Datang dengan membawa sejumlah poster dan spanduk, mereka meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut tidak mengabaikan dugaan praktik korupsi yang telah dilaporkan masyarakat.
Koordinator aksi Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) Syawaluddin Harahap dalam orasinya antara lain menyebut praktik korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah dan diduga dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dan mantan kepala di daerah itu.
Pada kesempatan itu ia juga mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sumut, di antaranya dugaan praktik di Kantor Kesbanglinmas Provinsi Sumut tahun anggaran 2010 senilai Rp 5,5 miliar.
Dalam pernyataan sikapnya, "Lempar" juga mengungkap dugaan praktik korupsi dan proyek kerja sama pengelolaan lahan kebun PTPN 2 di Kebun Limau Mungkur seluas 312 hektare, kemudian kasus dugaan korupsi pada sejumlah proyek di PT PLN Pembangkit Sumut sebesar Rp 700 juta.
Mereka juga menyebut dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo I, seperti pada proyek pengadaan peralatan operasional peti kemas dan kasus tender proyek terminal peti kemas senilai Rp 80 miliar.
"Lempar" juga mengungkap dugaan korupsi proyek drainase di Kota Medan sebesar Rp 10,3 miliar, dugaan korupsi rehabilitasi pancabanjir bandang di Bahorok, Kabupaten Langkat, serta sejumlah dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kejati Sumut.
Sehubungan dengan itu, "Lempar" meminta Kejati Sumut dengan tanpa pilih tebang mengusut tuntas semua dugaan prajtik korupsi yang dilakukan kepala daerah dan mantan kepala daerah serta pimpinan SKPD di daerah itu.
Mereka juga mendesak Kepala Kejati Sumut menertibkan para jaksa nakal sekaligus mengevaluasi seluruh laporan masyarakat tentang dugaan praktik korupsi yang terjadi di daerah itu.
Usai berorasi, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar