MEDAN, Permasalahan lahan di Jalan Jawa Medan merupakan akal bulus Landen Marbun SH yang kini sebagai Ketua Komisi A DPRD Medan. Intrik busuk itupun dimulai atas sebidang tanah di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Belawan, Medan yang diklaim Bos-nya Landen Marbun sebagai miliknya yang berujung pada pembongkaran sebuah Gedung Gereja GKI beberapa tahun lalu.
Padahal Landen Marbun sebagai kader partai PDS ( Partai Damai Sejahtera) dan Ketua Cabang Medan salah satu ormas kristen semestinya memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada umat kristen.Marlon Purba, Ketua Dewan Petimbangan Pergerakan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mengemukakan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu ( 6/3).
Bahkan mantan anggota DPRD Sumut ini mengaku punya bukti kuat keterlibatan Landen Marbun tentang pembongkaran gereja di Belawan itu bahkan dituding sebagai pemrakarsa pembongkaran gereja itu yang menimbulkan kekecewaan bagi umat kristen di daerah ini.Buruknya mental seorang anggota DPRD Medan Landen Marbun SH, sebelumnya telah diungkapkan Marlon Purba.
Landen Marbun diduga keras telah telah mnyelewangkan dana Christmas Season periode 2008-2009 yang bersumber dari APBD Medan. Dugaan lainjnya, Landen Marbun juga diduga kuat terlibat dalam penyelewengan bantuan Pemko Medan dalam penyediaan lahan pembangunan Gedung Christian Center di Jalan Willem Iskandar Medan.
Begitupun, Marlon Purba, juga mengungkapkan, meruncingnya permasalahan lahan di Jalan Jawa/Jalan Timor juga adalah akal bulus Landen Marbun untuk kepentingan diri sendiri. Landen Marbun, dituding memperkeruh suasana sehingga menyulitkan Pemko Medan dan PT KAI menyelesaikannya, meskipun pihak PT ACK telah memenuhi persyaratan untuk itu.
Bukti lain, Landen Marbun ikut "bermain" dalam masalah lahan di Jalan Jawa Medan yang diatasnya akan dibangun kawasan bisnis terpadu Centtre untuk pengembangan kota Medan itu, Landen Marbun pernah mengemukakan dirinya sebagai penentu dalam permasalahan ini yang dianggap, Marlon sebagai pelecehan terhadap anggota DPRD Medan lainnya.
Pernyataan Landen Marbun yang menyebut dirinya yang menentukan disampaikan melalui SMS dalam bahasa Batak yang isinya bahwa Landen Marbun bisa mengatur PT KAI dalam masalah lahan Jalan Jawa, kepada Marlon Purba selaku kuasa Direksi PT ACKH dinilai sebagai bentuk arogansi Landen Marbun.
"Inikan suatu bentuk arogansi Landen Marbun yang melecehkan anggota DPRD Medan lainnya dan menganggap dirinya sebagai penentu. Tapi syukurlah, anggota DPRD lainnya , baik komisi dan fraksi yang ada di DPRD Kota Medan hingga saat ini masih punya hati nurani dan berniat baik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," ujar Marlon Purba kepada wartawan sembari menunjukkan SMS Landen Marbun kepadanya yang hingga kini masih tersimpan dalam Hp selulernya.
Disinggung tentang pernyataan Landen Marbun saat pertemuan Komisi A DPRD Medan dengan PT KAI jumat lalu, bahwa tidak ada maksud Komisi atau dewan untuk memnghambat pembangunan, Marlon menilainya tetap sebagai akal bulus seorang Landen Marbun untuk tetap menghambat pembangunan kawasan bisnis itu.
Pernyataan Landen Marbun, kata Marlon, hanya basa-basi karena yang pasti Landen Marbun menyatakan bahwa semua bisa dia diatur kalau bisa jumpa dengan Bos PT ACKh kalau tidak dia akan terus mengganggu. "Tapi saya yakin Pemko Medan dibawah Walikota Rahudman Harahap tidak akan bisa dipengaruhi, Saya kenal betul dengan Rahudman, dia juga teman baik saya, lagi pula PT ACKh tetap komitmen mematuhi persyaratan dan ketentuan demi pembangunan kota Medan," ujar Marlon.
Diingatkan Marlon, sekali lagi Landen Marbun harus mempertanggungjawabkan perilakunya. Pihaknya kini telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk segera berangkat ke Jakarta melaporkan ke KPK atas dugaan korupsi yang dilakukannya baik sebagai Ketua Pelaksana Christmas Season. Ironisnya lagi, LM mencoba melebar mengakaitkan masalah lahan Jalan Jawa dengan mantan Walikota Medan Abdillah, yang dinilainya sungguh tidak memiliki moral, padahal semua tahu LM adalah orang dekatnya Abdillah.
Sementara itu, ditempat terpisah Hendri Adi SH, Koordinator Bidang Advokasi DPP Pergerakan Indonesia Sumut, mendukung upaya Marlon Purba untuk mengungkapkan dugaan korupsi LM dan pembangunan kota Medan menuju kota megapolitan, yang hingga kin telah dipersiapkan segala berkas yang berkaitan dengan itu ke KPK.
"Kami mendesak aparat penegak hukum di daerah ini untuk segera menuntaskan kasus ini agar jangan ada kesan tebang pilih. Padahal kasus ini pernah diusut Kejari Medan namun raib entah kenapa. Sedang mantas Kadis Syarifuddin dan Rahmat Nasutian telah menjalani hukumannya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksa LM" kata Hendri Adi.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar