Pelabuhan Kuala Tanjung Terkendala Pembebasan Lahan 20 Ha

MEDAN, ‎​DPRD Sumut melalui Komisi D melihat Pelabuhan Belawan saat ini kondisinya sudah stagnan dan tidak layak lagi dikembangkan menjadi pelabuhan internasional yang moderen dan maju, karena dari sisi areal lahan sudah maksimal, sehingga untuk alternatifnya pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung perlu didukung percepatan pembangunannya.

            Hal ini diungkapkan Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut Tunggul Siagian, H Ajib Shah, Jamaluddin Hasibuan dalam rapat dengar pendapat dengan Pelindo (Pelabuhan Indonesia) I, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan, PT Pelni dipimpin Ketua Komisi D Maratua Siregar, Rabu (16/3) di Kantor Pelindo-I Belawan.

            Meski adanya rencana pembangunan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, kata Tunggul, Komisi D tetap konsen mengawal dan mendukung Pelabuhan Belawan lebih moderen dan stakeholder merasa lebih nyaman mendapatkan pelayanan Pelindo-I.

            Karenanya, ungkap Tunggul lagi, Komisi D mendukung dan akan meminta Menhub dalam perolehan izin 350 meter untuk pengembangan penambahan dermaga Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan moderen, juga dalam peningkatan pelayanan bongkar muat arus barang dan penumpang, serta peningkatan peralatan pelabuhan Belawan.

Tunggul maupun Ajib Shah menilai, Pelabuhan Kuala Tanjung sudah harus segera dan mendesak, karena di depan mata ada maining atau kontrak kerja dengan industri yang membutuhkan pelabuhan modern, dalam mendukung kompetisi regional dengan Pelabuhan Portklang dan Pelabuhan Singapura."Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dalam peningkatan dan pengembangan pelabuhan ke depan sebagai pintu perekonomian Sumut selain Pelabuhan Belawan," ujar Ajib.Kehadiran Pelabuhan Kuala Tanjung, ujarnya, dapat melayani transportasi indsutri bagian Barat termasuk Aceh dan Riau, sekaliogus menjawab tuntutan kawasan ekonomi kemasan Semangke-Batubara yang dibangun PTPN3 dengan berdirinya industri-industri turunan industri kelapa sawit.

            Dalam pertemuan yang dihadiri anggota Komisi D seperti Palar Nainggolan, Joh Hugo Silalahi, Syafrida Fitrie, M Yusuf Siregar, Efendi Napitupulu, Tonies Sianturi, Hamamisul Bahsyan, Iman Nasution, Marahalim Harahap, Analisman Zalukhu SSos MSP, Budiman P Nadapdap dan Restu Kurnia Sarumaha prinsipnya mendukung pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, termasuk masalah pengadaan tanah seluas 20 ha yang saat ini menjadi kendala. "Komisi D siap bersama-sama Pelindo-I membicarakan masalah pembebasan lahan 20 ha untuk Pel.Kuala Tanjung," ujar Maratua.

            Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Hasibuan juga pertanyakan nasib Pelabuhan Bagan Asahan tak kunjung jadi, bukti Pelindo tidak punya keseriusan. Sedangkan Tonies Sianturi juga pertanyakan koordinasi Pelindo-I dengan Dinas Kesehatan dalam mencegah masuknya penyakit-penyakit dari luar seperti Flu Burung mulai melanda daerah ini.

            Sementara Dirut Pelindo-I Hari Sutanto menyebutkan, rencana Pelabuhan Kuala Tanjung masih terkendala dengan pembebasan lahan 20 ha, apalagi ada pihak swasta yang juga menginginkan lahan tersebut untuk pengembangan industri. "Kalau pemerintah memberi izin lahan 20 ha itu ke Pelindo, diperkirakan tahun 2011 akan dimulai, karena Pelindo sudah menyedian biaya untuk lahan tersebut," ujar H Sutanto.

            Disebutkan, untuk Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung perlu revisi master plan. Jika kementerian perhubungan mengesahkan, diperkirakan kontruksi baru bias dilaksanakan paling cepat 2012. "Soal biayanya, tidak tertutup kerjasama dengan pihak ketiga atau dari APBN dan Pelindo," tambahnya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT