Eksklusifme jangan terkesan ditimbulkan oleh sikap Wagub sehingga akan menghambat pembangunan di Sumatera Utara. Berharap juga agar Gatot jika nantinya menjadi pejabat Gubernur Sumatera Utara, agar tetap menjalankan visi dan misi Syampurno.
Karena sejak semester empat tahun 2010, banyak pembangunan di Sumatera Utara terhambat. Hal ini terjadi pasca penahanan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin.
Keterlambatan pembangunan juga terjadi akibat mengambangnya pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjabat sebagai pelaksana tugas (plt). Saat ini ada sekitar 200 an eselon III yang dijabat oleh plt. "Plt tidak bisa mengambil keputusan, karena tidak wewenangnya," kata Listiawati.
Maka untuk itu, jika nanti Gatot menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, agar segera dilantik seluruh pejabat tersebut.
Tahun lalu, SiLPA mencapai Rp 900 miliar. Kebanyakan SiLPA terjadi akibat banyaknya kontrak yang tidak terlaksana pada semester IV. Saat ini juga, semester I tahun 2011 sudah hampir berlalu. Masih banyak yang belum terlaksana, bahkan belum dimulai.
"Harus segera dilaksanakan Wagub, karena jika tidak, akan menimbulkan SiLPA yang lebih besar lagi," katanya.
Hanya karena disharmoni selama ini, pembangunan atau pelaksanaan APBD tahun 2011 banyak yang belum dilaksanakan. "Bahkan ada yang nol persen pelaksanaannya," kata Listiawati.
Untuk itu, Gatot tentunya harus bekerja keras nantinya. Karena banyak hal yang akan dikejar. Terutama proyek-proyek yang belum dilaksnakan. Karena akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya SiLPA nantinya.
Terkait posisi Sekretaris Daerah (sekda) yang sampai saat ini masih plt, Listiawati berharap agar segera di defenitifkan. Posisi Sekretaris Daerah (sekda) di suatu provinsi sangat fital, karena menyangkut pengambilan keputusan.
Selama ini tidak ada yang mau mengambil keputusan, karena tidak mau bertanggungjawab terhadap suatu proyek yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. "Seorang plt tentunya tidak akan mau mengambil keputusan, dan kekuatan hukumnya juga tidak kuat," katanya. Diharapkan juga kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar mendesak Pemprov Sumut segera mengusulkan Sekretaris Daerah (sekda) definitif.
Muslim Simbolon juga mengatakan bahwa keterlambatan pembangunan juga disebabkan oleh kondisi Plt-plt yang masih banyak saat ini. Hal ini juga akan menimbulkan SiLPA yang lebih besar. "Jadi itu harus segera dilantik, termasuk eselon III," katanya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar