Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 29,5 miliar. Untungnya, anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan dari Rp 10,4 miliar di 2010 menjadi Rp 10,9 pada 2011. "Saya sebenarnya berharap bisa mendapat anggaran yang lebih banyak. Tapi saya juga menyadari bahwa soal ketahanan pangan bukan hanya pekerjaan BKP," ujar Kepala BKP Sumut S Purwadi kepada wartawan di Medan, Kamis (17/3).
Purwadi mengaku sudah mencari berbagai upaya untuk membantu anggaran dalam pembangunan ketahanan pangan di Sumut. Salah satunya dengan menggandeng perusahaan agar mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan untuk pembangunan ketahanan pangan.
Namun sehauh ini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Ketua Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Sumut Prof Bilter Sirait mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan anggaran untuk BKP Sumut. Dia justru mempertanyakan kebijakan yang memotong anggaran BKP Sumut sedemikian besar pada tahun ini.
Atas kekurangan anggaran ini, Bilter berharap agar semua pihak bisa terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. "Kalau yang mengurus hanya BKP tidak signifikan. Kita berharap ada kepedulian dari perusahaan untuk desa-desa miskin," ujarnya.
Dia juga berharap agar semua pihak yang terkait dalam pembangunan ketahanan pangan merealisasikan program rakyat tidak lapar yang menjadi salah satu visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu, Purwadi memaparkan berbagai upaya pembangunan ketahanan pangan terus dilakukan. Di antaranya adalah melalui Gerakan Kemandirian Pangan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan rawan pangan di 143 desa pada tahun anggaran 2010 dan 162 desa pada tahun anggaran 2011.
BKP Sumut menargetkan, Gema Pangan ini bisa menjangkau sekitar 600 desa dari 5700 desa di Sumut hingga berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan Wakil Gubernur Gatot Pudjo Nugroho. Program lain yang dilakukan adalah pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di pedesaan dan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat melalui peningkatan kemampuan petani.
Namun, di tengah berbagai upaya pembangunan ketahanan pangan, Purwadi mengakui, konversi lahan pertanian produktif untuk peruntukan lain menjadi masalah tersendiri. Tidak hanya itu, produksi padi saat ini juga dihadang oleh perubahan iklim yang mengganggu petani.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar