Rencana Pembangunan Harus Lihat Potensi Dataran Tinggi/Rendah

MEDAN, Kalangan DPRD Sumut  khawatir terhadap visi/misi Sampurno (pasangan H Syamsul Arifin/Gatot Pujo Nugroho) 'Rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, rakyat tidak bodoh dan punya masa depan' hanya sebagai slogan indah di atas kertas, jika musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) Propinsi Sumut menjadi agenda formal rutinitas tiap tahunnya.

Kekhawatiran itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI
Perjuangan Analisman Zalukhu SSos MSP, Ketua Fraksi Demokrat Palar Nainggolan dan Ketua PPP H Fadly Nurzal Sag kepada wartawan ketika ditemui secara terpisah, Senin (4/4) di kantor DPRD Sumut, usai menghadiri Musrenbang Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Analisman Zalukhu berharap, musrenbang Provinsi Sumatera Utara tidak dijadikan agenda formal rutinitas belaka, tapi betul-betul memperhatikan dan mengakomodir usulan-usulan dari hasil musrenbang Kabupaten/kota se-Sumut, terutama terkait sektor pendukung mewujudkan visi/misi pasangan Syampurno yang 'dijual' saat kampanye pasangan Gubernur Sumatera Utara/Wagub Sumut tersebut.

"Kita tidak ingin visi/misi Gubernur Sumatera Utara/Wgub Sumatera Utara yang disampaikan Syamsul/Gatot Punjo Nugroho ketika sebagai calon Gubernur Sumatera Utara/Wagub Sumut, hanya slogan indah di atas kertas. Visi/misi yang diucapkan itu, hutang kepada masyarakat harus dipenuhi. Jangan diingkari," kata Analisman.

Hal serupa juga diungkapkan Palar Nainggolan dan salah satu terpenting harus jadi perhatian dalam musrenbang kali ini adalah penetapan skala prioritas pembangunan, yang sudah ditetapkan menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan. "Apa yang diadopsi musrenbang kabupaten dan kota harus diadopsi dimusrenbang provinsi. Antara anggaran dan perencanaan juga  harus sinkron," ujarnya.

Dari penjelasan Plt Gubernur Sumatera Utara di Musrenbang Provinsi Sumatera Utara, ujar Fadly Nural maupun Palar Nainggolan, akan ada penguatan serapan anggaran dibanding anggaran lalu, tapi perlu dipikirkan formula atau langkah-langkah rencana pembangunan harus melihat potensi dataran tinggi dan dataran rendah di berbagai sektor.

Disektor pertanian, kata Fadly, kalau Sumut sebagai propinsi surplus beras harus dipertahankan dengan sentuhan terhadap sektor pertanian harus terus dilakukan, menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang merupakan salah satu 'hantu' bagi pemerintah maupun petani sendiri. "Dalam kaitan ini, pemerintah harus deteksi pupuk, benih  dan pasar yang terjamin, serta tindakan tegas terhadap beberapa penyelewengan," kata Fadly.

Disektor perikanan dan kelautan, menurut Palar dan Fadly, kebijakan pemerintah harus menekankan kepada pemberdayaan nelayan, apakah peralatan tangkap ikan yang murah, dukungan keuangan tidak menylitkan. Secara koordinatif dengan pemerintah pusat adalah konsistensi dan ketegasan terhadap wilayah tangkap atau pengaturan antara nelayan kecil dan besar agar tidak 'ziro some game' (satu dimatikan, satu diselamatkan).

"Yang mengatur semua sector adalah infrastruktur jalan yang harus mendukung kearah percepatan pembangunan," kata anggota Komisi D DPRD Sumut itu.

Disektor pendidikan dan kesehatan, Fadly maupun Palar berpendapat, harus menjadi prioritas utama terutama dalam memberikan pelayanan yang murah atau gratis, karena pendidikan dan kesehatan bagian dari visi/misi pasangan Gubernur Sumatera Utara/Wagub Sumut.

"Sebuh pemerintahan bisa berjalan, harus didukung tiga hal yang jadi factor utama. Yaitu konsumsi, investasi dan belanja daerah. Ketiga hal ini harus singkron dalam upaya percepatan pertumbuhan yang tidak hanya tertumpu pada kelompok tertentu, tapi harus merata," kata Fadly.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT