Disinyalir SK penonaktifan itu tertahan di tangan Gatot Pujonugroho yang sebelumnya telah dititipkan Kemendagri kepadanya untuk disampaikan kepada Syamsul Arifin sewaktu dirinya menerima SK untuk melaksanakan tugas-tugas gubernur.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Sembilan Fraksi DPRD Sumut, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budiman Nadapdap pada temu pers dengan wartawan di Gedung Dewan, Kamis (31/3), terkait hasil kunjungan sembilan fraksi, yakni Golkar, PDIP, PAN, PPP, Gerindra, Hanura, PDS, PPRNdan Demokrat dengan Syamsul Arifin di Rutan Salemba Jakarta, Rabu (30/3).
Hadir antara lain dari Fraksi Partai Golkar Hardi Mulyono, Mulkan Ritonga, Fraksi PDI Perjuangan Budiman Nadapdap, Analisman Zalukhu, Eddi Rangkuti, Japorman Saragih, Fraksi PAN Muslim Simbolon, Fraksi PPP Fadly Nurzal, Fraksi Partai Hanura Hamamisul Hasan, Fraksi PPRN Rinawaty Sianturi, Fraksi Partai Demokrat Jamaluddin Hasibuan dan Tunggul Siagian.
Selain itu, Syamsul Arifin, sebutnya, mengaku tidak dikunjungi Gatot Pujonugroho baik sebelum dan sesudah Gatot menerima SK pelaksanaan tugas-tugas gubernur dari Kemendagri.
Budiman mengatakan, sikap Gatot tersebut semakin menunjukkan disharmoni antara dirinya dan Syamsul Arifin.
"Sambil ditutup pun hidungnya (Gatot) datang menjumpai saya karena misalkan saya ini bau,apa tidak bisa lagi Gatot menyerahkan SK itu sebentara saja ke saya," kata Syamsul Arifin dengan kesal seperti yang ditirukan Budiman.
Sembilan fraksi ini menyayangkan sikap Gatot tersebut. Gatot dinilai tidak menjunjung etika politik, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas gubernur maupun sebagai pemimpin danseorang politisi. Sembilan fraksi ini bahkan menilai sikap Gatot kian membingungkan dan meresahkan masyarakat.
"Kalaupun selama ini ada perbedaan pendapat, baik di tingkat eksekutif dan legislatif, namun kami melihat itu sebagai dinamika politik dan pembangunan yang semestinya bisa diselesaikan dengan komunikasi," ujar Ketua Fraksi PPP, Fadly Nurzal.
Sikap Gatot tersebut memunculkan kekhwatiran sembilan fraksi tersebut dalam kaitan tidak maksimalnya pelaksanaan pembangunan di Sumut. Kekhawatiran ini menyusul adanya semacam indikasi "balas dendam" Gatot kepada Syamsul Arifin, yang ditunjukkan lewat pemberitaan di media massa soal evaluasi pejabat-pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Muslim Simbolon dari Fraksi PAN menyebutkan, pernyataan mengevaluasi tidak semestinya terlontar saat ini, sebab justru menyulutkan keresahan masyarakat. Dia mengatakan seharusnya Gatot tidak melontarkan pernyataan itu, akan tetapi fokus pada substansi tugasnya saat ini.
Budiman Nadapdap mengatakan, pernyataan evaluasi ditambah sikap disharmoni yang ditunjukkan Gatot, sudah lari dari visi misi duet Syamsul-Gatot, yakni menjadikan rakyat Sumut tidak lapar, tidaksakit, tidak bodoh dan punya masa depan.
Walau demikian, kesembilan fraksi ini, tegas Budiman, tetap mengakui Gatot sebagai pelaksana tugas gubernur dan pihaknya siap mengkawal jalannya pemerintahan untuk jalannyapembangunan. "Tetapi Gatot harus menjalankan pemerintahan secara beretika dan tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang mencemaskan masyarakat," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah mengaku tidak ada ajakan bergabung dengan sembilan fraksi itu. Walau demikian dia menyebutkan tidak mempersalahkan apa-apa yang digagas sembilan fraksi itu. "Saya sebagai ketau fraksi PKS belum ada diajak tema-teman yang lain untuk mendiskusikan hal tersebut," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
"Jika memang kawan-kawan fraksi telah menanyakan ke gubernur nonaktif dan mendapat alasan dari sana, apakah kawan-kawan juga sudah menanyakan kepada Mas Gatot sebagai pelaksana tugas Gubsu apa alasan belum menyampaikan SK dari Presiden itu," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Hidayatullah juga mengatakan, apakah ada peraturan yang mengharuskan SK tersebut harus disampaikan Gatot. Soal belum menyampaikan SK dan belum melakukan tatap muka dengan Syamsul, menurutnya ditanyakan langsung kepada Gatot, karena tentunya Gatot punya alasan sendiri.Terkait silaturahmi, menurutnya, bukan harus tatap muka. Silaturahmi adalah membina hubungan dari hati.
"Bisa saja bertemu muka, namun dalam hati tetap berseberangan," katanya.
Saat ini Gatot masih tahap evaluasi. "Jika hasil evaluasi bagus tidak akan ada penggantian, jadi tidak ada yang perlu diresahkan," katanya.
Sementara itu, sebelumnya Gatot telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD untuk melakukan silaturahmi. "Saya sudah kirimkan surat untuk bersilaturahmi ke DPRD, dan besok (hari ini) seusai sholat Jumat telah dijadwalkan," katanya di Raz Plaza usai pengukuhan Guru Besar Universitas Methodist Indonesia.
Ia mengatakan akan mendiskusikan juga kepada pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi akan membicarakan mengenai proyeksi pembangunan ke depan. "Termasuk mengenai keberadaan birokrasi yang masih banyak pejabat eselon III belum lengkap," katanya.
Harapannya, dalam pertemuan nantinya akan diperoleh suatu masukan dari konterpart nya itu dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar