Tegakkan Pemberantasan Korupsi

Tegakkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN, ‎​Hari Anti Korupsi sedunia, 9 Desember 2010, diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat di Gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut aparat hukum di negeri ini, khususnya Kejati Sumut agar menuntaskan dugaan kasus-kasus korupsi.
Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Kota Medan menyebutkan, dari 64 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejatisu, Kejari dan Poldasu, sekitar 36 diantaranya tidak ditindaklanjuti atau dipeti-eskan.
Dalam pernyataan yang dibacakan Feri Tanjung, AMPP menyatakan banyak juga dugaan kasus korupsi di Sumut yang walaupun hukumannya telah divonis di pengadilan, namun dinilai terlalu ringan alias pilih-pilih "bulu". Hal senada juga disampaikan Sementara itu, Koordinator Aksi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan. Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Aksi, Ficki Padli Pardede mendesak penyelesaian kasus-kasus korupsi di Kota Medan.Di tempat yang sama, LSM Penjara UJ meminta aparat hukum menangkap dan mengadili mantan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan, mantan Sekda Tapanuli Selatan yang saat ini Walikota Medan Rahudman Harahap dan oknum berinisial R walikota Tanjung Balai.
"Mereka terduga memakan uang negara. Mereka adalah pencuri yang seharusnya tidak bebas berkeliaran, akan teteapi diberikan hukuman yang setimpal," kata Ketua Umum LSM Penjara UJ, Usman Jabrik.
Komunitas Mahasiswa Bersama Rakyat (Komentar) menyoroti ketimpangan penegakan hukum. Menurut Komentar, aparat hukum hanya berani menuntaskan kasus-kasus kecil dan sebaliknya enggan untuk kasus-kasus besar.
Vonis 1,5 bulan yang dijatuhkan kepada Mbah Minah hanya karena mencuri kakao seharga Rp 2.000, adalah satu dari sekian banyak kasus kecil yang cepat ditangani aparat hukum. Namun penyelesaian kasus Bank Century yang merugikan negara trilyunan rupiah, menurut Komentar tidak ada akhir penyelesaiannya.
Keseluruhan aksi unjuk rasa itu berlangsung tertib dan dikawal aparat kepolisian ressort kota (Polresta) Medan. Wakil Ketua Komisi A Sonny Firdaus bersama anggota antara lain Syamsul Hilal dan Alamsyah Hamdani menerima para pengunjuk rasa.
Sonny Firdaus mengatakan, pihaknya sependapat terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di Indonesia umumnya dan di Sumut khususnya. Bahkan Sonny mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan masyarakat ini kepada aparat penegak hukum.
Syamsul Hilal menambahkan, pengusutan kasus korupsi di Sumut belum sesuai dengan yang diharapkan. Dia juga meminta para pengunjuk rasa menyampaikan seluruh indikasi kasus korupsi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan intansi terkait.(afr)

Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon Dipertanyakan.

Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon Dipertanyakan.

MEDAN, Terpilihnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Ramses Simblon sejak awal sudah menimbulkan suara sumbang. Itu dikarenakan Ramses merupakan kader ‘buangan’ dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Gerindra Sumut. Diketahui pembangkangan Ramses terhadap kebijakan garis partai PDIP, membuatnya didepak dari pengurusan banteng Sumut. Persoalan itu membuat Ramses mencari ‘perahu’ baru untuk mengayuh ambisi politiknya. Belakangan, Ramses mendapat posisi strategis menjadi Ketua DPD Gerindra Sumut.

"Belum setahun menjabat Ramses berulah," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Labuhanbatu Dedy Arfan Sinaga S.Sos didampingi Lassinur Sidabutar Ketua DPC Gerinda Kabupaten Samosir, kepada wartawan di Merdeka Walk, Medan, Rabu (8/12).
"Sejak terpilih, Ramses menyusun kepengurusan yang mengakomodir orang-orang ‘buangan’ dari PDIP Sumut. Lima jabatan stretegis di partai Gerindra Sumut yakni, Sekretaris, Bendara, Organisasi Kaderisasi  dan Keanggotaan (OKK), Organisasi Pemenangan pemilu (OPP) merupakan gerbong eks PDIP buangan yang dibawa Ramses,"kata Dedy.
Dijelaskannya, semua jabatan strategis yang diberikan Ramses itu bukan dikarenakan kapabalitas dan integritas, namun hanya faktor kedekatan dengan Ramses Simbolon.
"Buruknya lagi, semua orang-orang itu bukan merupakan kader militan yang ikut berjuang membesarkan Gerindra, hingga memiliki fraksi di DPR RI dan DPRD se-Sumut," kata Dedy. Menurutnya, Ramses belakangan terkesan ‘memeras’ DPC se-Sumut dengan dalih menyeleksi pimpinan Ketua DPC se-Sumut.
Atas nama konsolidasi organisasi, Ramses menggelar rapat konsolidasi untuk memilih ketua DPC se-Sumut. Ia juga mengatakan, rapat itu dijadikan ajang mencari dana yang dipengurusan sebelumnya tidak pernah terjadi. DPC Gerindra se-Sumut dikenakan biaya berbagai Rp 35 juta per DPC dengan dalih biaya pelantikan. Kemudian, seluruh DPC dipungut biaya Rp 35 juta dikatakan untuk pembangunan balai diklat. Lalu, untuk biaya pengadaan bendera tiga ribu unit DPC diwajibkan membayar Rp 18 juta. Terakhir, pengadaan jaket dan kemeja pengurus semua DPC diharuskan membayar Rp 90 juta.
Menurut Dedi, ketentuan biaya yang diharuskan terhadap DPC Gerindra se-Sumut itu terkesan jadi ajang mencari uang.“Ramses hanya mencari uang dalam partai ini, karena persoalan seperti ini tidak pernah terjadi dipengurusan sebelumnya,” katanya. Dedi menilai, langkah ditempuh Ramses Simbolon dengan membebani biaya kepada semua DPC Gerindra se-Sumut, merupakan akal-akalan untuk mengganti seluruh Ketua DPC Gerindra se-Sumut dengan orang-orangnya. Jika itu yang dimaksudkan Ramses, lanjutnya, maka tindakan itu sama dengan melawan kebijakan partai berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III tentang menunda Musyawarah Nasional (Munas) Gerindra hingga 2015.
Artinya, langkah itu ditempuh DPP agar tidak ada pergantian seluruh pengurus Ketua DPD serta DPC se-Indonesia. Namun DPP menginginkan seluruh DPD dan DPC se-Indonesia merapatkan barisan untuk pemenangan pesta demokrasi 2014 mendatang. Untuk itu, segala tindak-tanduk Ramses tersebut, Dedi berharap, DPP Gerindra Sumut segera meninjau kembali SK pengangkatan Ramses Simblon sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut. Dedy mengkhawatirkan, ditangan Ramses bukan kebesaran Gerindra yang akan diraih, namun kehancuran yang akan didapat.
Di sisi lain Ketua DPD Gerindra, Ramses Simbolon mengatakan bahwa partai Gerindra itu memiliki aturan Partai. "Yang berhak memberikan penilaian resmi itu adalah atasan kepada bawahan," katanya kepada Tribun Medan via telepon, Kamis (9/12).
Ia tidak mau mengomentari sebagaimana disampaikan Eddy kemarin. Menurut dia Eddy adalah kader Gerindra yang termasuk jarang menghadiri undangan rapat. Dan untuk itu, Ramses menyampaikan bahwa mekanisme partai ada aturannya. Dia telah resmi diangkat Badan Seleksi Organisasi yang diketuai Hasyim Djojohadikusumo.
Terkait sejumlah dana yang disebutkan Eddy juga tidak bisa dikomentarinya, karena menurut dia kapasitasnya sebagai ketua tidak berurusan dengan uang. "Silahkan ditanya kepada bendahara," katanya.(afr)

Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Provsu Tahun 2010

Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Provsu Tahun 2010

* Pemerintah Diharapkan Lebih Serius Membina SDM Penyandang Cacat

MEDAN, Ketua DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Sumatera Utara Sir John Caniago ‎​meminta pemerintah dapat lebih serius dalam membina penyandang cacat khususnya di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga mampu berkompetisi dalam bekerja. "Misalnya dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Memang selama ini ada pelatihan bagi penyandang cacat tapi kalau manusianya mencapai 40 ribu orang dan daya tampungnya hanya mencapai 100 orang, kapan siapnya?" katanya di kantor Gubernur saat mengahdiri Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Provsu Tahun 2010, Kamis (9/12).
"Jadi lebih seriuslah pemerintah, sehingga jika mereka turun ke lapangan sudah siap pakai sesuai bidang pekerjaannya," kata   Sirjohn Caniago, Kamis (9/12).
Sesuai UU No.4 tahun 1997, setiap perusahaan BUMN/pemerintah wajib menerima 1 orang penyandang cacat. Jika tidak akan terkena pidana 6 bulan kurungan dan denda Rp 200 juta. "Ini belum kami laksanakan, dan dalam waktu dekat kami akan melaksanakan itu, bahwa penyandang anak-anak cacat mampu berkompetisi, mulai dari bidang elektronik, menjahit dan lain-lain," kata Sirjohn.
Dia meminta agar masyarakat jangan salah persepsi bahwa penyandang cacat itu adalah orang sakit. "Penyandang cacat bukan orang sakit,  cuma kekurangan anggota tubuh. Kita berharap penyandang cacat dapat disetarakan dalam bekerja. Kalau memang dia mampu berilah kesempatan kepada mereka," katanya.
Menurut dia, anggota yang hadir dalam Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Provsu Tahun 2010 hari itu mencapai 800 orang dari jumlah anggota seluruhnya mencapai 118.887 orang di Sumut.
Dalam kesempatan itu, pemerintah memberikan 42 unit kursi roda 42,  38 tongkat, 2 mesin jahit, alat  bantu dengar 39 unit, serta bantuan modal usaha Rp 2 juta/kelompok. "Yang dapat tadi hanya dua kelompok," katanya. Para penyandang cacat juga diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis, yang diselenggarakan di Aula Martabe lantai dua kantor Gubernur Sumatera Utara.
Humas DPD PPCI Sumatera Utara, Sahat B Silitonga juga menyampaikan harapan yang sama dengan ketuanya. Dia berharap, pemerintah memperhatikan penyandang cacat jangan hanya sekedar melakukan ritual sebagaimana dilaksanakan selama ini.
"Kami itu tidak sakit, kami bisa melakukan sebagaimana manusia yang anggota tubuhnya lengkap," katanya sambil menepuk dadanya. Ia juga mengatakan bahwa penyandang cacat sering dianggap sebagai orang sakit, padahal seperti yang dia sampaikan mereka bukanlah sakit.